Formulir UKL-UPL

Formulir UKL-UPL merupakan dokumen yang disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Formulir UKL-UPL menjadi prasyarat terbitnya Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh sistem Perizinan Berusaha.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Persyaratan Pelayanan

1. Formulir UKL-UPL yang paling sedikit memuat:
   1. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
   2. Konfirmasi/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   3. Persetujuan Awal; dan
   4. Persetujuan Teknis bila diperlukan sesuai dengan usaha dan/atau kegiatannya yang terdiri atas:
      a. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
      b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
      c. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
      d. ANDALALIN

 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Adapun mekanisme pelayanan pengurusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengisi Formulir UKL-UPL pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan Permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL kepada Wali Kota, melalui:
   a. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, jika penanggungjawab merupakan pelaku usaha, atau;
   b. Sistem Informasi Dokumen LIngkungan, jika penanggungjawab merupakan Instansi Pemerintah.
3. Notifikasi akan muncul pada sistem dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Formulir UKL-UPL pada sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup / Formulir UKL-UPL.
4. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, Permohonan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diumumkan pada Website DLH Kota Tegal.
5. DLH Kota Tegal melaksanakan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL. Jika diperlukan pemeriksaan substansi dilakukan dengan instansi terkait, yang melibatkan antara lain:
   a. Instansi yang membidangi kegiatan;
   b. Instansi penerbit persetujuan teknis;
   c. Instansi bidang penataan ruang.
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi, penanggungjawab kegiatan memperbaiki Formulir UKL-UPL yang diajukan (apabila ada saran perbaikan).
7. DLH Kota Tegal akan menerbitkan Persetujuan / Penolakan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konsep Integrasi Persetujuan Lingkungan dan Alur Pelayanan Formulir UKL-UPL